Pemkab Purworejo Diminta Serius Garap Pariwisata
By Abdi Satria
nusakini.com-Purworejo – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menangkap peluang potensi yang dapat diangkat dari beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA). Apalagi, keberadaan bandara baru yang terletak di Kulon Progo DIY tersebut sebagai penopang wisata ke Candi Borobudur.
Mantan legislator DPRD Jateng itu menceritakan, pihaknya beberapa waktu lalu diundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia mengenai “Strategi Pencapaian Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata 2019” di Gedung Bank Indonesia, Senin (18/3/2019). Salah satu destinasi pariwisata yang dibidik adalah Candi Borobudur.
“Borobudur ini perkembangan dan perluasannya yang ditunjuk adalah Purworejo. Karena insya Allah 2019 ini bandara baru internasional Jogja beroperasi. Maka harus kita tanggapi dan manfaatkan secara serius. Walaupun secara administrasif milik DIY, namun posisinya lebih dekat ke Purworejo,” katanya di Pendapa Kabupaten Purworejo, Rabu (20/3/2019).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, walaupun sudah menentukan akses jalan dari bandara NYIA sampai Borobudur, pemerintah pusat sampai saat ini masih tarik ulur. Sehingga peluang tersebut harus dimanfaatkan Pemkab Purworejo untuk memromosikan pariwisata guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Ini bisa kita pecah lantaran pembangunan jalan tentu membutuhkan waktu. Kenapa kita tidak memanfaatkan saja jalur Purworejo-Magelang. Sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pelaku UMKM, dan tentu tidak kalah penting pariwisata. Harapannya nanti Purworejo ini menjadi salah satu destinasi (dari bandara NYIA sampai Borobudur),” ujarnya.
Mengenai rapat koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo ini, Gus Yasin menyebut, Pemprov Jateng telah melakukan terobosan berupa program keroyokan “Satu Dinas Satu Desa Miskin”. Selain itu, Pemprov Jateng juga berinisiatif terlibat melakukan update data kemiskinan melalui basis data terpadu (BDT) di Kementerian Sosial.
“Misal ESDM bantu penyambungan listrik, Perwakim bantu RTLH, Dukcapil melakukan apa, Isda apa. Semua SKPD melakukan. Tetapi kalau itu tidak dicatat dan masukkan BDT maka angka kemiskinan di Jateng begitu-begitu saja. Meskipun saya bangga penurunan angka kemiskinan di Jateng nomor satu,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti tak mengelak jika kabupaten berslogan Berirama ini masuk dalam 14 kabupaten/ kota kategori merah. Namun, penurunan kemiskinan di kabupaten itu pada 2018 lalu terhitung banyak.
“Angka kemiskinan di Purworejo mengalami penurunan signifikan dari 13,81 persen di tahun 2017 menjadi 11,67 persen. Untuk jumlah desa miskin ada 56 desa. Kami sudah menyiapkan berbagai langkah penanggulangan kemiskinan mulai dari penganggaran sampai keterpaduan program SKPD,” katanya.(p/ab)